JuaraNews, Purwakarta - Sepanjang tahun 2022 Satuan Tugas Citarum Harum Pokja Pengolahan Sumber Daya Air dan Pariwisata bersama Sektor 14 Perum Jasa Tirta II, dan Pemda Kabupaten Purwakarta secara bertahap dan berkelanjutan menertibkan keramba jaring apung di Bendungan Ir H Djuanda Jatiluhur yang merupakan salah satu objek vital nasional di Purwakarta.

Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) difokuskan di tiga zona, yaitu Kecamatan Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur.

Berdasarkan data terakhir di tiga zona tersebut terdapat 46.270 petak KJA. Sementara dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.31/2019 tentang KJA, jumlah ideal KJA di Bendungan Jatiluhur sebanyak 11.306 petak.

Sampai akhir tahun ini, penertiban KJA ditargetkan maksimal mencapai 1.722 petak atau minimal 1.400 petak yang telah dilakukan sejak 28 November 2022.

Hingga 19 Desember, capaian KJA yang telah ditertibkan sebanyak 1.199 petak, masih ada waktu penertiban hingga 22 Desember. Hal itu tentunya setelah melalui validasi dan sosialisasi terhadap pemilik KJA.

Disepakati pembongkaran dilakukan lebih selektif meski memang seluruh KJA di sana tidak mengantongi izin.

Pembongkaran dilakukan kepada 10 persen dari total kepemilikan KJA. Misalnya, satu orang memiliki 13 petak, maka yang ditertibkan hanya satu petak.

"Pertimbangannya adalah faktor ekonomi masyarakat sekitar, sehingga penertiban dilakukan bertahap," kata Kepala Bidang Bina Operasi Pemeliharaan Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat Toto Dwiyanto usai meninjau penertiban, Selasa (20/12/2022).

Berdasarkan pantauan di lapangan, Satgas Citarum bersama stakeholders terkait menurunkan lima tim, yang terdiri dari personel pemotong KJA, pengangkut bambu dan drum ke daratan dilengkapi tim pengamanan.

Tim gabungan Karang Taruna dan Sektor 14 terpantau bolak-balik ke perairan menuju daratan.

Dalam penertiban itu tidak ada penolakan dari pemilik KJA. Mereka dapat bekerja sama dengan petugas penertiban.

"Dalam sehari mereka bisa menertibkan hingga 100 petak. Insya Allah, 1.400 petak hingga Kamis ini bisa tercapai bahkan lebih," tuturnya.

GM PJT II Mario Daulay mengatakan, sebagai pengelola waduk, pihaknya pun turut mendukung penertiban KJA karena KJA yang tidak sesuai dengan daya tampung akan mengancam keberlanjutan turbin pembangkit listrik Jawa dan Bali. Tak hanya dengan Satgas Citarum, pihaknya pun kerap melakukan penertiban secara mandiri.

"Tahun depan kami usulkan kembali anggaran untuk penertiban, tinggal penetapan dari direksi," kata Mario.

Diharapkan upaya penertiban lancar, dan tidak ada lagi KJA-KJA baru. Pasalnya terdapat sembilan pintu masuk perairan, sehingga penting sekali patroli perairan.

Ketua Harian Satgas Citarum Harum Mayjen (Purn) Dedi Kusnadi Thamim pada kesempatan yang sama menambahkan, penertiban KJA menjadi salah satu program prioritas Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.

Sejak 2019 penertiban telah digulirkan meski sempat berakhir tidak mulus karena ada dinamika dari kalangan pemilik KJA. Tak sampai di sana, pukulan pandemi COVID-19 memengaruhi, sehingga penertiban tertunda hingga dapat dilanjutkan tahun 2022 ini.

"Kami mulai di sini untuk koordinasi yang lebih mudah karena ada di satu wilayah, yaitu Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya penertiban akan dilakukan di Waduk Cirata dan Saguling dengan skema yang sama, yakni validasi, sosialisasi, dan berlangsung humanis," tuturnya.(*)

Aep