Bey Machmudin Dilantik Sebagai Deputi di Setneg
- 1 Desember 2024 | 11:54:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung – Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat Nanat Najmul Ma’arif mengatakan keputusan Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan (KPP) dan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan untuk pencalonan pilpres 2024 memiliki dampak signifikan pada dinamika politik nasional.
Menurutnya, Partai Demokrat menyadari perlunya perubahan internal dan transformasi yang lebih dalam. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya berbenah diri dan melangkah maju ke depan.
"Partai Demokrat berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menyumbangkan ide-ide dan solusi-solusi yang baik untuk kepentingan rakyat dan negara," kata Nanat, Senin (4/9/2023).
Dia mengatakan salah satu aspek yang menarik dalam perjalanan politik Partai Demokrat menurutnya adalah, membuka ruang untuk potensi kolaborasi dengan PDI-Perjuangan, partai yang selama ini belum pernah bersatu dalam mengusung Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
"Potensi ini menemukan titik terang, dengan Ditandainya Beberapa kali pertemuan antara Ketua Umum AHY dan Ketua PDI-Perjuangan, Puan Maharani, yang telah menarik perhatian publik," ucapnya.
Menurut Nana, Momentum ini dianggap sebagai langkah progresif dalam sejarah demokrasi Indonesia. Selama 22 tahun berdiri, Partai Demokrat belum pernah sekalipun bertemu secara formal dengan PDI-Perjuangan dalam mendukung Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Maka dari itu, lanjutnya, Kemungkinan bersatunya kedua partai ini dianggap sebagai lompatan Quantum sejarah demokrasi di Indonesia yang bisa menggerakkan demokrasi ke arah yang lebih baik.
"Bagi kami sebagai kader muda, sangat menyambut baik perkawinan itu terjadi baik sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (Ganjar-AHY) ataupun sebagai koalisi pengusung. Terjadinya potensi kolaborasi ini dapat menjadikan Demokrat (AHY) untuk mengambil peran sebagai ice breaker atau pemecah kebuntuan komunikasi yang selama ini tidak terajut dengan baik antara kedua partai," lanjutnya.
Nanat menegaskan bahwa Partai Demokrat, dengan segala perubahan dan persiapan yang dilakukan, membuka pintu dialog dan kerjasama yang konstruktif dengan berbagai pihak. Keputusan ini akan menjadi sorotan utama dalam politik Indonesia dan dapat membentuk kembali dinamika peta politik menjelang pemilihan mendatang.
"Dengan semangat pembaharuan, Partai Demokrat siap untuk menjalani tantangan baru dan berkontribusi positif untuk kemajuan demokrasi Indonesia," tandasnya. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin dilantik sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Selengkapnya..
ALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB