JuaraNews, Bandung -  Rektor Universitas Sangga Buana (USB) YPKP, Dr. Didin Saepudin memberikan tanggapan soal aturan penghapusan skripsi dan diganti dengan tugas akhir yang tertuang dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023.

Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 mengatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yakni mengenai standar nasional pendidikan tinggi, kemudian sistem penjaminan mutu dan aplikasinya.

"Ini menimbulkan fleksibilitas pada kampus untuk berinovasi. Pemerintah memberikan peluang banyak kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu lulusannya," kata Didin, di kampus USB YPKP Bandung, Jalan PHH Mustofa (Suci) No 68, Kota Bandung, Rabu (6/9/2023) lalu.

Pihaknya pun mencoba untuk mengimplementasikannya, di antaranya mengenai tugas akhir sarjana dan sarjana terapan bukan hanya dalam bentuk skripsi, tapi bisa proyek, prototipe, jurnal internasional dan lainnya.

Berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa bukan hanya dalam bentuk skripsi, ada beberapa kampus yang sudah mengimplementasikannya, sebelum Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 ini keluar.

"Kalau kami memang belum melakukannya, karena taat azas. Setelah ada permennya Insya Allah akan kami launching di semester depan," kata Didin.

Pihaknya pun terus berinovasi dalam meningkatkan lulusannya, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh USB YPKP, contohnya terkait mahasiswa boleh mengambil perkuliahan di luar perguruan tinggi, setara 40 sks. Ini salah satu upaya USB YPKP untuk mencapai 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan tinggi.

"Ini peluang besar bagi kami untuk meningkatkan mutu lulusan. Di antaranya yang sedang kami kerjakan, pada saat implementasinya melakukan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi asing (Universitas Raja Manggala Thailand)," kata Didin.

"Tentunya ini untuk peningkatan mutu lulusan, walaupun memang tidak seluruh mahasiswa memiliki kesempatan seperti ini."

"Alhamdulillah dari pihak Badan Penyelenggara (Yayasan) juga sangat support sekali memberikan uang saku, sebagai motivasi kepada mahasiswa kami. Pada November tahun ini akan memberangkatkan kurang lebih 50 mahasiswa untuk belajar di Thailand dalam kegiatan Summer Semester selama satu bulan," imbuhnya.

Hal tersebut pun kata Didin bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa di dalam berinteraksi, baik dari sisi bahasa, komunikasi, penyerapan ilmu di luar negeri dan lainnya.

Implementasi lainnya mengikuti beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV, seperti dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, pengakuannya ada yang 6 sks dan 20 sks.

"Yang 6 sks sudah dua kali ikut serta di dalam program LLDIKTI Wilayah IV, dan yang sekarang 20 sks akan dilaksanakan dengan Sumedang. Jadi mahasiswa yang ikut serta dalam KKN Tematik selama ikut KKN di rekognisi dianggap ikut 20 sks," kata Didin.

"Ini juga merupakan salah satu bentuk kebebasannya dan tertera dalam Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023," imbuhnya.

Didin pun menjelaskan banyak hal lainnya yang sedang disiapkan, memberikan tantangan kepada unit-unit yang ada di rektorat maupun fakultas untuk membuat satu atau dua program unggulan.

"Kebetulan untuk tahun anggaran ini habis. Kemudian masuk anggaran baru, setiap unit atau fakultas akan membuat satu dua program unggulan dalam rangka menghadapi Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023," kata Didin.

Rencana minggu depan pihaknya akan membuat pola dengan unit-unit yang untuk memunculkan program program unggulan.

Masih dikatakan Didin, pihaknya pun sebetulnya sudah melaksanakan program program dari pemerintah, seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka

dan program mandiri yang dananya dari pihak internal.

Masih dikatakan Didin untuk meningkatkan kompetensi dosen-dosen USB YPKP mengikuti berbagai kegiatan up skilling dengan kampus luar negeri seperti di Harvard.

"Waktu itu sedang pandemi, dilakukan secara online. Itu salah satu cara peningkatan mutu dari sisi SDM, dalam rangka meningkatkan mutu lulusan," kata Didin

Sedangkan Ketua Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (YPKP) juga Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi (ABPPTSI) Jabar Dr. R. Ricky Agusyadi menuturkan hadirnya Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 ini, membuat perguruan tinggi swasta khususnya, menjadi lebih adaptif dalam meningkatkan standar mutu pendidikannya.

"Supaya PTS lebih lincah dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Seperti apa yang dikatakan Mas Menteri (Nadiem Makarim) dan dipaparkan oleh LLDIKTI IV, itu adalah memerdekakan semuanya," kata Ricky 

Lanjutnya Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 menjadi framework dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi khususnya swasta, sehingga tidak ada lagi dikotomi antara perguruan tinggi swasta dan negeri.

Berkaitan dengan generasi saat ini harus siap menuju impian Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045, “Indonesia Emas di tahun 2045 nanti diharapkan unggul di bidang sumber daya manusia, jangan sampai bonus demografi terjadi tetapi kualitas SDM buruk, dan Indonesia jangan jadi market saja, jumlah penduduk Indonesia di bawah China dan India, maka harus di maintenance dengan baik,” ujarnya.

Sebagai yayasan pihaknya pun membantu kemajuan perguruan tinggi dalam hal pemenuhan sarana prasarana, keuangan dan sumber daya manusia.

Dalam hal pendanaan sejauh ini sudah memiliki unit usaha dan terus ditingkatkan, seperti memiliki gedung serbaguna, minimarket, gor futsal, riset LPPM dan banyak lainnya. Selaku Ketua ABPPTSI Jabar, Ricky pun menawarkan tata kelola perguruan tinggi berkesinambungan.

"Saat ini sudah era digitalisasi, dan banyak regulasi yang berubah-ubah, maka perguruan tinggi swasta dituntut lebih lincah, adaptif, dan berinovasi," tegasnya.

"Kami sebagai badan penyelenggara berharap perguruan tinggi swasta bukan berkompetisi tapi berkolaborasi, baik dengan pemerintah, media, perbankan dan pihak lainnya," kata Ricky.

Ia menambahkan penyelenggara perguruan tinggi swasta apabila tidak ada manajemen tata kelola keuangan yang baik akan mengalami kesulitan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, ABPPTSI Jabar yang beranggotakan lebih dari 150 PTS sudah bekerjasama dengan Telkom agar mendapatkan Bandwidth murah, selain itu ABPPTSI Jabar memperjuangkan PTS di Jabar mendapat potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Universitas Sangga Buana YPKP saat ini mendapatkan diskon PBB 40 persen, kampus di Cirebon ada yang mendapat diskon PBB 50 persen," ujarnya.

Masih dikatakan Ricky, membangun PTS itu tidak mudah, contohnya Universitas Sangga Buana YPKP yang sudah berdiri sejak 1968 dan pendidikannya dimulai 1970 jatuh bangunnya luar biasa, maka generasi penerusnya harus lebih berstrategi.

Ricky mengungkapkan persaingan antar Perguruan Tinggi Swasta nantinya ada di kluster bukan di PTS-nya, "Teknik dan Ekonomi silahkan bersaing," kata Ricky.

Lanjutnya apapun itu nantinya untuk menyongsong dan menyiapkan generasi Indonesia emas 2045.“Indonesia Emas di tahun 2045 nanti diharapkan unggul di bidang sumber daya manusia, jangan sampai bonus demografi terjadi tetapi kualitas SDM buruk, dan Indonesia jangan jadi market saja, jumlah penduduk Indonesia di bawah China dan India, maka harus di maintenance dengan baik,” kata Ricky. (*)

bas