Saeful Bachri:Anak Adalah Amanah, Perlu Dilindungi
- 1 Desember 2024 | 09:32:00 WIB
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Pj Gubernur Bey Machmudin memimpin apel Kesiapsiagaan Bencana pada Pemilu 2024 di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (2/2/2024). Dalam amanatnya, sekali lagi, Bey menekankan semua stakeholders harus mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.
Bencana banjir atau longsor yang memang rawan di berbagai daerah Jabar, berpotensi menghambat distribusi logistik sampai ke pelosok, surat suara setelah hari pencoblosan 14 Februari 2024, atau menghambat pencobosan karena tempat pemungutan suara (TPS) terendam banjir misalnya.
"Kita tahu bahwa Jabar provinsi rawan bencana, dan juga berdasarkan informasi dari BMKG puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Februari hingga Maret 2024," ujar Bey Machmudin.
Bey mengingatkan, Jabar provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak yakni 35,7 juta pemilih, dan akan tersebar di 140.457 TPS. Sehingga jika pemilu di Jabar terganggu bencana, maka akan berdampak signifikan pada kelancaran pemilu secara keseluruhan.
"Peningkatan kesiapsiagaan oleh semua pihak perlu dilakukan, mitigasi terhadap kemungkinan adanya bencana pada saat pelaksanaan pemilu," katanya.
"Pemerintah, dalam hal ini adalah TNI/Polri. Masyarakat, dunia usaha, media dan juga perguruan tinggi (akademisi)," sebutnya.
Bey meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu memetakan TPS di lokasi rawan bencana. "Tadi saya sampaikan kepada perwakilan KPU, mohon agar para anggota KPPS yang ada di TPS diberikan kewenangan seandainya terjadi bencana untuk melakukan tindakan - tindakan yang harus diambil," katanya.
"Jadi tidak perlu menunggu lama - lama lagi untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan," tambahnya.
Bey memiliki catatan Kabupaten Bogor paling rawan bencana di Jabar, tapi kewaspadaan harus dilakukan di demua daerah tanpa terkecuali. Saat ini 1.800 personel BPBD telah siaga di setiap kecamatan dibantu TNI, Polri dan para relawan.
Terkait dengan kesehatan petugas KPPS, belajar dari pemilu 2019, Bey mengatakan Dinas Kesehatan Jabar telah berkoordinasi dengan puskesmas di kabupaten dan kota. "Jadi pada saat pemilu petugas puskesmas harus siap siaga, seharusnya siap siaga nanti kami minta koordinasi lagi," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dani Ramdan mengatakan apel besar merupakan inisiasi BPBD guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman dari bencana. Sebelumnya BPBD telah melaksanakan pelatihan gabungan meningkatkan _skill competition_ antara BPBD dan para relawan se - Jabar.
Dani menyebut ada dua momen krusial saat pemilu. "Khususnya pemungutan suara dan rekapitulasi suara," pungkasnya. (*)
bas
0 KomentarALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
ASOSIASI Serikat Pekerja Indonesia memberikan tanggapan atas pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB