JuaraNews, Jakarta - Ketua Gaspermindo (Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) Jawa Barat Ir. H. Azhar Hariman meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024.

Azhar menilai Permendag tersebut mempermudah barang impor masuk sehingga sangat merugikan dunia usaha dan dunia pekerja. Sikap Azhar tersebut disampai dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di Jakarta bersama ribuan buruh lain, Kamis (27/6/2024).

Ia mengatakan, akibat Permendag tersebut tidak kurang 1 juta pekerja teksil dan garmen di jabar telah merasakan dampaknya. Selain PHK, setidaknya buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena produksi yang menurun.

"Dan pada triwulan pertama tahun 2024, sedikitnya 100 ribu pekerja di-PHK, " kata Ajay, panggilan akrab Azhar Hariman.

Ia menilai, dalam situasi perekonomian yang sulit ini seharusnya pemerintah memiliki kepekaan dan kepedulian dengan tidak mengeluarkaan peraturan yang menyulitkan usaha dan kaum pekerja.

"Karena itu Kami Gaspermindo yang bergabung di Aliansi Aksi Sejuta Buruh menuntut;

1. Cabut permendag 8 tahun 2024
2. Segera di buat Undang- undang damping 
3. Berikan bantuan alat kerja ( mesin ) sebagai penyertaan modal bagi para pekerja. (*)

ude