free hit counter code Edukasi & Sosialisasi Tolak Politik Uang Pilkada - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Edukasi & Sosialisasi Tolak Politik Uang Pilkada

    Roadshow Bus KPK di Bandung

    Edukasi & Sosialisasi Tolak Politik Uang Pilkada

    JuaraNews Bandung - Dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Roadshow Bus di Kota Bandung sebagai bagian dari kampanye edukasi anti-korupsi. Rodshow Bus KPK ini berfokus pada sosialisasi menolak politik uang menjelang Pilkada pada bulan November 2024 mendatang.

     

    Kepala Satgas Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Adhi Setyo Tamtomo menjelaskan, KPK menerapkan tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. 

     

    “Roadshow Bus ini merupakan bagian dari strategi pendidikan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang. Dalam kampanye ini, KPK menggunakan analogi sederhana. Seperti memberikan uang di warung untuk mendapatkan barang, politik uang berarti membeli suara, yang pada akhirnya merusak demokrasi,” jelas Adhi, di Radio Sonata, Taman Pramuka, Rabu (7/8/2024).

     

    Adhi juga menjelaskan salah satu temuan penting dari penelitian KPK adalah ibu-ibu dan remaja wanita, serta Gen Z yang rentan terhadap godaan politik uang. 

     

    "Kami mengingatkan bahwa sejak sekitar tahun 2000-an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa politik uang adalah haram. Dampak buruk politik uang ini sangat panjang, seperti mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, serta kerusakan infrastruktur," tuturnya.

     

    Adhi mengajak generasi muda Jawa Barat untuk menolak politik uang dan menjaga integritas demokrasi. 

     

    "Mari kita bersama-sama menolak politik uang untuk Indonesia yang lebih makmur, jujur, dan adil," ajak Adhi.

     

    Adhi menjelaskan bahwa roadshow ini merupakan tahun ke-10 sejak dimulai pada 2014. 

     

    "Tahun ini, kami mengunjungi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Harapannya, ke depan kami dapat menjangkau seluruh Indonesia," katanya.

     

    Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko menekankan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung KPK dalam upaya edukasi ini. 

     

    "Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya ini, terutama menjelang Pilkada November 2024. Masyarakat perlu disadarkan bahwa politik uang adalah sesuatu yang haram dan merusak tatanan demokrasi kita," harap Widi.

     

    Widi juga menambahkan, jujur itu mahal karena menyangkut soal nurani. 

     

    “Jujur yang kita lakukan akan kita nikmati bersama selama lima tahun ke depan,” jelasnya.

     

    Widi berharap Acara Roadshow Bus KPK ini dapat membangun pondasi kuat untuk demokrasi yang bersih dan jujur di Indonesia. 

     

    “Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat, terutama pemilih pemula, dapat memahami hak pilih mereka dan menolak segala bentuk politik uang,” pungkasnya. 

     

    Informasi tambahan, Roadshow Bus KPK di Kota Bandung berlangsung selama 4 hari yang akan digelar di Gedung Sate mulai tanggal 8-11 Agustus 2024. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Kesbangpol Belum Terima Aduan Adanya Kisruh
    Partai Buruh Buktikan Raih Suara Paslon Pilkada
    Pasangan Ridho Sebut Kemenangan tak Bisa Dibegal
    MQ Iswara: InsyaAllah Dedi Mulyadi Gubernur Jabar
    Unggul di Quick Count, Ini Komentar Dedi Mulyadi

    Editorial



      sponsored links