JuaraNews, Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, mengingatkan lembaga penyiaran akan pentingnya menjaga netralitasnya, menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Plkada) serentak 2024.

Hal tersebut diungkapkan dalam Literasi Media, dengan tema 'Lembaga Penyiaran dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada di Jawa Barat Tahun 2024'.

Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet mengatakan, lembaga penyiaran memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat. 

Tidak hanya itu, lembaga penyiaran juga masih menjadi rujukan referensi utama bagi masyarakat untuk mencari informasi terlebih seputar politik. Atas dasar itu, penting lembaga penyiaran menjunjung tinggi netralitas, independensi dan berimbang menjadi hal yang harus dilakukan guna mencerdaskan masyarakat. 

"Lembaga penyiaran itu mempunyai peran strategis untuk memberikan informasi politik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa belajar tentang politik. Terlebih bagi Jawa Barat sebagai provinsi dengan DPT pada Pemilu kemarin terbesar yang mencapai 35 juta pemilih. Dan ini menjadi catatan penting bagi kami lembaga negara dalam interpretasi UU 32 tahun 2002, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dan layak," jelas Adiyana, Kamis (15/8/2024). 

Saking vitalnya peran Lembaga Penyiaran, menurut Adiyana, maju-mundurnya sebuah daerah sangat dipengaruhi dari informasi yang diberikan lembaga penyiaran terlebih sebagai referensi dalam tahun politik. "Bahwa masa depan Jabar ditentukan dari masyarakat yang berdaya dalam Ddmokrasi, masyarakat berdaya itu harus memiliki orientasi politik yang baik,"jelasnya.

Ia pun memastikan, pihaknya tidak akan segan menindak jika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam melakukan siarannya. "Kami harus memastikan lembaga penyiaran ini menggunakan frekuensi terbatas, yang dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat. Maka kami harus memastikan hal itu dilakukan," kata Adiyana.

Hal senada diungkapkan anggota DPR RI, Ono Surono. Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk memberikan pemahaman, edukasi dan wawasan bagi masyarakat melalui konten siaran yang di hasilkannya. 

"Bahkan survei mengatakan, bahwa rakyat memilih calonnya, 77 persen dia melihat media, salah satunya lembaga penyiaran. Jadi ini dunia yang sangat efektif sekali untuk menyampaikan informasi apapun, termasuk untuk berbicara tentang politik," jelas Ono.

Meski demikian Ono berharap lembaga penyiaran bisa menjunjung independensi dan netralitasnya. Jangan sampai karena kepentingan segelintir kelompok atau elite, lembaga penyiaran menggadaikan segalanya. 

"Netralitas dan positioning-nya sebagai lembaga penyiaran. Jadi kalau yang satunya dikasih jatah, yang lainnya juga sama," tegasnya.

"Maka dari itu saking pentingnya lembaga penyiaran, lembaga penyiaran ini harus bisa menjaga netralitas dan independensinya guna melahirkan pemimpin berkualitas untuk Jawa Barat," tutup Ono. (*)

Rdsp