JuaraNews, Bekasi -  Juru bicara Forum Aspirasi Warga Nahdliyin (FAWN) Kota Bekasi  Mochamad Jufrie membacakan Deklarasi Pemilu Damai Pemilukada tahun 2024 di Lantai II, Kopi Raga di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan No.72, RT.005/RW.008, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024).

Berikut isi dari deklarasi tersebut:

1. Nahdlatul Ulama Tidak Terlibat dalam Politik Praktis Pilkada Kota Bekasi 2024.

Kami menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengemban nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, tidak terlibat dalam politik praktis. Sesuai dengan pedoman dan arahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), NU tidak berafiliasi dengan partai politik atau pasangan calon kepala daerah mana pun. Kami menegaskan bahwa struktural Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan, baik di pengurus cabang, lembaga, maupun badan otonom (Banom), tidak boleh terlibat sebagai tim sukses atau mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2024.

2. Penjagaan Marwah dan Independensi Nahdlatul Ulama

Keputusan ini didasarkan pada prinsip menjaga marwah dan independensi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang menaungi seluruh umat tanpa memandang afiliasi politik tertentu. Terlibatnya pengurus atau struktural NU dalam politik praktis dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengurangi kharisma organisasi yang selama ini netral dan mengayomi seluruh golongan.

Oleh karena itu, kami menyampaikan bahwa setiap pengurus atau struktural Nahdlatul Ulama yang ingin terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah Kota Bekasi pada Pilkada 2024 harus mengundurkan diri atau non-aktif dari jabatannya di Nahdlatul Ulama.

3. Larangan Penggunaan Simbol-Simbol Nahdlatul Ulama

Kami juga melarang keras penggunaan simbol-simbol Nahdlatul Ulama, baik dari lembaga maupun Banom-nya, untuk kepentingan politik praktis atau untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam Pilkada Kota Bekasi tahun 2024. Hal ini untuk mencegah adanya persepsi bahwa NU terlibat dalam dukungan politik tertentu. Penggunaan simbol NU dalam kampanye dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap independensi NU.

4. Dasar Hukum dari Internal PBNU

Pernyataan ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran PBNU No. 2387/C.I.034/12/2023 tentang "Keterlibatan Pengurus dan Simbol Nahdlatul Ulama dalam Politik Praktis". Dalam surat tersebut, PBNU dengan tegas melarang keterlibatan pengurus NU di semua tingkatan dalam politik praktis, termasuk dalam Pilkada. Selain itu, PBNU juga menegaskan larangan penggunaan simbol-simbol Nahdlatul Ulama untuk kepentingan politik.

Landasan ini selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama yang mengatur bahwa NU bersikap independen dan tidak terlibat dalam politik praktis demi menjaga kehormatan organisasi dan menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.

5. Seruan kepada Kader dan Pengurus NU

Kami mengajak seluruh kader, pengurus, dan anggota Nahdlatul Ulama di Kota Bekasi untuk bersama-sama menjaga marwah dan independensi NU. Mari kita fokus pada misi sosial keagamaan untuk melayani umat tanpa terjebak dalam arus politik praktis. Sikap ini penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap NU sebagai organisasi yang berdiri di atas kepentingan bangsa dan agama.

Penutup

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami berharap seluruh pihak dapat menghormati keputusan ini dan bekerja sama untuk menciptakan suasana Pilkada yang damai, jujur, dan adil. Terima kasih atas perhatian dan dukungan seluruh pihak terhadap independensi Nahdlatul Ulama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bekasi, 18 September 2024.

Forum Aspirasi Warga Nahdliyyin.

ude