JuaraNews, Bandung - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat aspirasi permohonan kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada KemenPAN-RB.

Hal itu terkait, Adanya guru honorer yang tidak lulus berdasarkan hasil seleksi dimana, nilainya tidak memenuhi passing grade yang ditentukan panitia. Guru Honorer yang dinyatakan tidak lulus menginginkan tetap diangkat menjadi PPPK.

"Jadi kami meminta kepada pihak eksekutif untuk menanyakan surat tersebut ke pihak terkait. Aspirasi sudah sampai tapi belum ditangani," tuturnya, di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (15/10/2020)

Menurutnya, menyampaikan aspirasi tersebut berupa penambahan kuota dengan alasan masa kerja 15 hingga 26 tahun, dan usia di atas 38 hingga 53 tahun dari Forum PPPK Jabar. Namun hingga bulan oktober ini pihaknya belum menerima putusan terkait surat yang telah disampaikan.

Selain itu, itu pihak akan mencoba mengomukasikan ke Komisi II DPR RI sebagai mitra KemenPAN-RB. Hal tersebut lebih ke jalur komunikasi internal partai atau jalur politik, semuanya akan dilakukan. (*).

bas