Kirmir TPU Cikutra Jebol, 18 Makam Dipindahkan
- 28 November 2024 | 17:57:00 WIB
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, tujuh daerah di Jabar siap menggelar vaksinasi COVID-19 Tahap I Termin I sesuai instruksi pemerintah pusat.
Rinciannya, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat akan menggelar vaksinasi serentak mulai pukul 09.00 WIB pada Kamis, 14 Januari 2021. Sementara Kota Bekasi akan memulai vaksinasi pada Jumat, 15 Januari 2021.
Dalam konferensi video bersama tujuh daerah penerima vaksin, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berpesan agar tujuh daerah ini menerapkan petunjuk teknis manajemen vaksin COVID-19 dan logistik lainnya dengan baik agar vaksinasi berjalan aman, lancar, dan sukses.
"Jabar harus menjadi daerah yang tersukses (melakukan vaksinasi), harus menjadi yang terbaik. Provinsi siap bantu kalau daerah butuh tenaga, (bantuan) teknis, dan lain-lain," kata Kang Emil saat memimpin konferensi video bersama tujuh daerah dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/1/2021).
"Pastikan proses pengangkutan vaksin sesuai prosedur, terutama suhu di 2-8 derajat Celcius. Jangan sampai disuntikkan tapi tidak beri efektivitas. Kepala daerah dan sekda juga minimal cerewet sampaikan pesan, vaksin itu aman (dengan izin darurat) dari BPOM dan sudah ada fatwa halal dari MUI," tambahnya.
Adapun Jabar mendapat alokasi 97.080 dosis vaksin Sinovac dari total 1,2 juta dosis yang disiapkan pemerintah pusat di Tahap I Termin I Januari 2021. Rinciannya, Kota Bandung mendapat 25.000 vial, Kota Bekasi 14.060 vial, Kota Bogor 9.160 vial, Kota Depok 11.140 vial, Kota Cimahi 3.880 vial, Kab. Bandung Barat 3.960 vial, dan Kab. Bandung 7.560 vial. Sebanyak 22.320 vial sisanya disimpan di gudang provinsi.
Sesuai arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selain target sasaran utama yakni SDM Kesehatan di fasyankes, vaksin perdana juga diberikan kepada 10 pejabat publik esensial.
Dari lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum akan menjadi orang pertama yang divaksin, disusul Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri dan sejumlah tokoh agama dan masyarakat, termasuk Herru Joko dari Viking Persib Club, pada Kamis (14/1) pukul 09.00 WIB di RSHS Bandung.
Selain itu, dalam pertemuan virtual itu, Kang Emil pun menekankan pentingnya edukasi terhadap tenaga kesehatan, warga, maupun kepala daerah di kabupaten/kota selain tujuh daerah penerima vaksin Tahap I Termin I.
"Tujuh daerah ini didahulukan sesuai daftar kiriman dari pemerintah pusat. Itu kewenangan pusat. (Kabupaten Karawang) sudah lima minggu (Zona Merah), kenapa tidak diprioritaskan, saya mohon maaf karena kewenangan menunjuk tujuh daerah belum diserahkan ke provinsi. Nanti setelah tujuh daerah ini, baru seluruh Jabar di Termin 2 karena akan dievaluasi dulu plus minus seperti apa untuk jadi pembelajaran daerah lain," ucap Kang Emil.
"Jadi yang belum dapat (vaksin), bukan berarti tidak penting, tapi memang alokasi terbatas didahulukan mereka yang paling depan (tenaga ksehatan). Pejabat pun simbolis, setelah 10 (pejabat publik/tokoh) itu tidak ada lagi penyuntikan tokoh masyarakat. Jangan sampai terdengar ada tokoh masyarakat meminta divaksin, ambil jatah SDM Kesehatan," tegasnya.
Ia pun berharap agar pelaksanaan vaksinasi perdana di Jabar berlangsung sukses dan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia ini bisa menjadi contoh terbaik secara teknis hingga komunikasi publik.
Kepada seluruh elemen masyarakat, dari ibu-ibu hingga public figure, dari pejabat hingga tokoh agama, Kang Emil pun mengajak untuk bersama-sama menggaungkan kampanye peduli atau mendukung vaksinasi, salah satunya dengan simbol "V" di tangan merujuk kata "vaksinasi/vaksin".
"Jabar memunculkan semangat mendukung vaksin dengan simbol 'V'. Nanti akan banyak foto-foto kami melakukan ini (simbol V di tangan), V-nya bukan angka dua, tapi V selebar-lebarnya. Artinya kami mendukung vaksinasi, semoga ini menjadi trend bela negara menyemangati semua orang," ujar Kang Emil.
"Untuk itu, kami juga mengajak public figure dan influencer untuk bersama-sama bela negara, melindungi diri, keluarga, dan negara (dengan divaksin). Karena mereka yang menolak itu bisa masuk kategori membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar," katanya.
Terakhir, Kang Emil berpesan, nantinya masyarakat tetap harus disiplin menjaga kesehatan meski vaksin telah hadir menjadi salah satu solusi menghentikan pandemi global COVID-19 di Tanah Air.
"Jangan euforia meski sudah disuntik vaksin, jangan euforia sudah bebas (dari pandemi COVID-19)," pesannya. (*)
Oleh: ridwan / rid
0 KomentarSEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Selengkapnya..
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Pilkada.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB