JuaraNews, Bandung – Anggota Komisi I DPRD Jabar, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyikapi soal dijadikannya regulasi mengenai mitigasi bencana yang dimiliki Pemprov Jabar sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan revisi Undang-undang Penanggulangan Bencana.

“Tentu ini menjadi nilai positif bagi Jawa Barat, tetapi tantangannya semakin besar terutama dari sisi implementasi,” ujar Reynaldi di Bandung Senin (15/3/2021).

Menurutnya, Pemprov Jabar harusnya lebih berbangga ketika aturan mitigasi bencana tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal dalam penanganan bencana di Jawa Barat.

Reynaldi menegaskan, jangan sampai Pemprov Jabar terlena hanya karena aturan  mitigasi bencananya dijadikan rujukan oleh DPR RI terkait revisi UU Penanggulangan Bencana.

“Implementasi itu jauh lebih penting karena aturan itu dibuat untuk dilaksanakan demi melindungi masyarakat,” katanya.

Terkait itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI juga meminta masukan ke Pemprov Jabar terkait penanganan pandemi Covid-19, kebencanan, keagamaan, pemberdayaan perempuan, dan lainnya.

“Mereka akan meng-copy dan merujuk juga pada cetak biru Jabar tangguh bencana (dalam pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana)," ucap Ridwan Kamil usai menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung Sate, Kota Bandung. (*)

Oleh: atep kurniawan / tep