free hit counter code Banyak Aset Pemprov Jabar yang Masih Bermasalah, Gubernur Konsultasi dengan KPK - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


  • Ini Susunan Pemain Port FC vs Persib Bandung
    Ini Susunan Pemain Port FC vs Persib Bandung
    • 28 November 2024 | 20:00:00 WIB

    LAGA seru nan menentukan bakal tersaji di Pathum Thani Stadium, Kamis (28/11/2024) mulai pukul 21.00 WIB, saat Port FC menjamu Persib Bandung.

Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Banyak Aset Pemprov Jabar yang Masih Bermasalah, Gubernur Konsultasi dengan KPK
    (humas pemprov jabar) Gubernur Jabar Ridwan Kamil membahas aset Pemda Provinsi Jabar bersama Yudi, Direktur Wilayah Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, di Gedung Sate, Senin (22/3/2021).

    Banyak Aset Pemprov Jabar yang Masih Bermasalah, Gubernur Konsultasi dengan KPK

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil bertemu dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (22/3/2021).

     

    Gubernur menerima Direktur Wilayah Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Yudi. Dalam pertemuan tersebut dibahas aset-aset Pemprov Jabar yang menurut Korsupgah masih bermasalah dan perlu diselamatkan.

     

    “Korsupgah menyoroti aset Pemda Provinsi Jabar yang masih dipermasalahkan,” ujar Gubernur seusai pertemuan.

     

    Menurutnya, KPK selalu membantu kerja Pemprov Jabar dalam mengawasi dan mencegah korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Salah satu di antaranya terkait aset-aset yang menurut KPK harus segera diselamatkan.

     

    “Contohnya seperti kasus yang di Gunung Sembung dan Dago, lalu aset-aset di Braga yang menurut KPK harus segera diselamatkan, dibantu segera sertifikasinya agar aset negara ini bisa aman,” ungkap Ridwan Kamil.

     

    Gubernur mengapresiasi kehadiran Korsupgah KPK yang merupakan semacam perwakilan KPK di daerah sehingga asistensi dapat dilakukan dengan cepat tanpa birokrasi panjang.

     

    “Ini inovasi KPK. Jadi setiap wilayah ada perwakilan KPK. Jadi kalau mau konsultasi itu bisa ke Pimpinan (Korsupgah) langsung. Jadi tidak terlalu besar ruang lingkupnya,” ujarnya. (*)

    jn

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Pemprov Jabar Targetkan Penurunan Balita Stunting Jadi 14 Persen pada 2024
    Banyak Aset Pemprov Jabar yang Masih Bermasalah, Gubernur Konsultasi dengan KPK
    Pikobar Masuk Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19

    Editorial



      sponsored links