Ini Susunan Pemain Port FC vs Persib Bandung
- 28 November 2024 | 20:00:00 WIB
LAGA seru nan menentukan bakal tersaji di Pathum Thani Stadium, Kamis (28/11/2024) mulai pukul 21.00 WIB, saat Port FC menjamu Persib Bandung.
LAGA seru nan menentukan bakal tersaji di Pathum Thani Stadium, Kamis (28/11/2024) mulai pukul 21.00 WIB, saat Port FC menjamu Persib Bandung.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Jakarta – Sebagian besar subsidi energi yang digelontorkan pemerintah ternyata dinikmati orang kaya. Masyarakat miskin yang semestinya menjadi penerima manfaat justru hanya menikmati sedikit.
"Jadi dari ratusan triliun subsidi itu, orang miskin, hanya menikmati sangat kecil," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia pada Kamis (25/8/2022).
Sri Mulyani mengatakan, misalnya Pertalite yang dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya dan Solar subsidi digunakan oleh 40 persen orang terkaya. Total anggaran subsidi untuk Pertalite, sebesar 86 persen di antaranya dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya.
Untuk solar subsidi, dari total anggaran subsidi Rp143 triliun, orang kaya dan pelaku usaha menikmati Rp127 triliun. Artinya, ada 89 persen dari total subsidi solar dinikmati orang kaya.
Konsekuensi Penyaluran Subsidi Pada Barang
Menurut Sri, penyaluran subsidi energy ini salah sasaran. Kesalahan ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung dari mekanisme penyaluran subsidi terhadap barang. Pasalnya, tidak ada larangan bagi siapa saja untuk membeli BBM bersubsidi, termasuk orang kaya yang bukan sasaran BBM bersubsidi. Seharusnya subsidi hanya menyasar masyarakat miskin dan rentan. Itu karena mereka yang sangat terdampak oleh gejolak harga.
"Kalau subsidi melalui barang, dan barang itu dikonsumsi orang mampu, artinya kita menyubsidi orang mampu. Memang ada orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu, tetapi porsinya kecil," tuturnya.
Akibat distribusi BBM subsidi yang salah sasaran, volume penjualan BBM tidak terkontrol. Hal itu dikatakan Sri yang makin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah akhirnya menaikkan subsidi dan kompensasi BBM menjadi Rp502 triliun, dengan volume BBM yang telah ditetapkan untuk mendapatkan subsidi.
Sebelumnya, kuota Pertalite hingga akhir tahun ini sebanyak 23 juta kiloliter (KL) dan Solar 15,1 juta KL. Namun pada akhir Juli, jatah Pertalite yang sudah terpakai mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota dan Solar terpakai 9,88 juta KL atau 65 persen dari kuota tersedia. Berdasarkan hitungannya, kuota Solar subsidi diperkirakan bakal habis pada Oktober, sedangkan Pertalite akan habis lebih cepat atau pada September mendatang.
“Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter (Pertalite) habis. Jika (tren) ini diikuti, akhir September 2022 habis (kuota) untuk Pertalite,” ujarnya. (*)
Aep
0 KomentarBEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024). Selengkapnya..
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB