JuaraNews, Bandung - Media sosial dan media siber berpotensi menjadi sarana utama pada pemilu 2024 mendatang. Sebab, penggunaannya dapat menyebar lebih luas dan efekti efisien.

Meskipun dianggap efektif, persoalan potensial pelanggaran dan lain sebagainya berpotensi muncul bila sistem pengawasan tidak dibangun dengan baik.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (P2M) Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi merencanakan membentuk tim khusus untuk pengawasan kampanye di pemilu 2024 terutama pada media sosial.

"Kalau rencana (pembentukan tim khusus) itu sudah ada sebetulnya sinyalnya, tetapi bentuknya bagaimana bahwa banyak hal yang harus diselesaikan yang bersifat domestik dalam kapasitas penanganan oleh Bawaslu," kata Zaki dalam kegiatan sosialisasi pengawasan siber dalam pengawasan pemilu 2024, di Hotel Papandayan Kota Bandung, Selasa (18/10/2022).

Zaki untuk saat ini Bawaslu RI akan berkoordinasi kerjasama dengan media platform yang sudah ada seperti instagram, facebook, dan lainnya agar pelanggaran kampanye di media sosial dapat diantisipasi.

"Kita menyadari betul hambatan ruang kebebasan ekspresi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dengan konteks penggunaan medsos beda tipis. Misalkan peserta pemilu belum ada tapi sudah ada pandangan atau stigma negatif terhadap orang yang baru menjadi bakal calon," ucapnya.

Selain itu, imbuh Zaki, Bawaslu juga memiliki keterbatasan regulasi dalam hal penindakan secara tegas soal terhadap pelaku pelanggaran ujaran kebencian pada medsos atau media mainstream. 

"Misalkan tabloid Indonesia barokah itu tiba-tiba ada. Makanya kita tidak bisa menindak sepihak, kita koordinasi dengan dewan pers untuk mengkategorikan, apakah yang mainstream seperti itu masuk dalam karya jurnalis atau tidak," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ahmad Fauzi atau lebih dikenal sebagai Ray Rangkuti menilai model kampanye di masa yang akan datang akan menggunakan siber dari pada media ruang.

"Media ruang akan ditinggalkan oleh hampir semua peserta Pemilu meski pun secara verbal yang diakui di dalam Pemilu kita itu adalah yang media ruang," kata Ray.

"Media ruang itu biayanya besar, efeknya tidak terlalu banyak kepada masyarakat, tidak membangun emosi caleg dan para penyidik," sambungnya.

Ray menerangkan, transisi kampanye ke media siber akan dipilih karena tidak memerlukan biaya yang besar, daya jangkau luar biasa, data tahan lebih lama bahkan hingga tahun 2024. Apalagi kampanye di media siber tidak membutuhkan narasi yang panjang dan memiliki kecendrungan kritisme yang mendahului.

"Jadi orang hanya baca yang hebohnya saja, soal benar atau tidak orang tidak baca," terangnya.

Kendati begitu, Ray menyoroti masalah yang mungkin bisa terjadi dalam kampanye media siber. Menurutnya, kampanye di medsos memiliki kecenderungan negatif, hoaks, dan politik identitas. 

"Tantangan yang terberatnya itu hoaks dan politik identitas. Kalau negatif campaign itu bagus bagus saja, itu tradisi yang harus kita tumbuhkan cuman sekarang ini ada pengaburan terhadap definisi negatif campaign menjadi hoks dan politik identitas, bahkan turun ke black campaign, itu sesuatu yang salah," tuturnya.

Oleh karena itu, Ray berharap Bawaslu Jabar yang menjadi garda terdepan bisa menjadi mata semua publik dalam konteks mensubtitusi isi kampanye. Sehingga, kampanye dengan media siber lebih banyak berisi positif dibanding negatif, black campaign, politik identitas, maupun hoaks.(*)

bas