Saeful Bachri:Anak Adalah Amanah, Perlu Dilindungi
- 1 Desember 2024 | 09:32:00 WIB
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Jakarta – Ancaman bencana alam diperkirakan masih mengintai masyarakat Kabupaten Cianjur. Pasca gempa M5,6, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mewaspasai bencana lanjutan berupa tanah longsor dan banjir bandang
Dalam siaran pers yang dirilis BMKG, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan imbauan tersebut dikhususkan bagi masyarakat Cianjur yang bermukim di daerah lereng-lereng perbukitan dan di lembah atau bantaran sungai.
Menurutnya, besar kemungkinan lereng-lereng perbukitan di Cianjur menjadi rapuh usai terjadinya gempa bumi. Hal ini dapat semakin diperparah dengan tingginya intensitas hujan yang berpotensi mengguyur Cianjur.
"Lereng-lereng yang rapuh ini ditambah hujan deras dapat memicu terjadinya longsor dan banjir bandang dengan membawa material runtuhan lereng. Jadi masyarakat dan pemerintah setempat juga perlu mewaspadai adanya collateral hazard atau bahaya ikutan usai gempa kemarin," imbuhnya.
Dwikorita menyampaikan, banyaknya korban jiwa dalam peristiwa gempa Cianjur akibat tertimpa bangunan yang tidak mampu menahan guncangan gempa. Sebagai informasi, hingga saat ini, BNPB mencatat, ada sebanyak 268 korban yang meninggal dunia akibat gempa Cianjur.
"Sebenarnya gempa tidak membunuh dan melukai. Justru, bangunanlah yang membunuh dan melukai manusia.
Lebih lanjut, Dwikorita meminta masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Karena dikhawatirkan tidak kuat menopang dan ambruk jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan.
"Untuk sementara jangan memaksakan kembali ke rumah jika bangunannya rusak atau retak-retak. Hingga pukul 06.00 WIB, 22 November 2022, telah terjadi 117 gempa susulan dengan terbesar tinggi getaran 4.2 dan terkecil 1.5 magnitudo," ujarnya.
Selain itu, Dwikorita juga meminta masyarakat untuk tetap tenang namun waspada dan tidak serta-merta mempercayai informasi atau pun berita yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal-kanal komunikasi resmi BMKG," ujarnya.
Sejak kejadian kemarin, tambah Dwikorita, Tim BMKG terjun ke lokasi bencana bersama BPBD Kota Cianjur untuk melakukan sosialisasi dan menenangkan warga masyarakat yang terdampak. Sedangkan, mulai hari ini, Selasa (22/11/2022) Tim Survey BMKG melakukan perekaman gempa-gempa susulan dan tingkat kerusakan, untuk menghasilkan peta makrozonasi dan mikrozonasi yang diperlukan untuk mendukung proses rekonstruksi dan penyempurnaan tata ruang. (*)
Aep
0 KomentarALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
ASOSIASI Serikat Pekerja Indonesia memberikan tanggapan atas pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB