Saeful Bachri:Anak Adalah Amanah, Perlu Dilindungi
- 1 Desember 2024 | 09:32:00 WIB
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Jakarta – Setelah tidak hadir pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo pada Selasa pekan lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar hadir di Istana Kepresidenan pada hari ini. Menteri dari Partai Nasdem ini mengatakan kehadirannya itu karena dirinya dipanggil dalam rapat yang membahas soal perhutanan sosial.
"Perhutanan sosial. Nggak, ngobrol percepatan aja," jawab Siti kepada ketika ditanya soal kehadirannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (06/02/2023).
Ketika ditanya mengenai progress Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Siti mengatakan hal itu masih berproses dan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya semuanya kan masih berproses seperti biasa. Koordinasinya di Menko Maritim. Kita monitor aja, kebijakannya kan banyak pihak di KLHK," jawabnya.
Seperti dikabarkan sebelumnya, Siti Nurbaya merupakan menteri dari Partai Nasdem yang tidak hadir saat ratas di istana pada Selasa (31/1/2023) lalu. Kehadirannya diwakili Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Tak hanya Siti, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga dari partai yang sama pun tidak terlihat dalam ratas itu.
Mengenai ketidakhadiran dua menteri dari partai Nasdem ini, Direktur Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan hanya dirinya dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo yang diudang. Boss Bulog yang biasa disapa dengan panggilan Buwas itu menjelaskan ratas tersebut hanya membahas perkara pembagian tugas urusan beras.
“Ya ini kan masalah penyaluran. Operasi pasar oleh Mendag. Stabilisasi saya pelaksananya, Pak Arif itu yang ngitung neracanya,” ujar Buwas itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (31/01/2023) lalu.
Sementara itu, mengenai alpanya Siti Nurbaya yang menteri LHK itu, Wamen LHK Alue Dohong enggan untuk mengomentari hal tersebut.
“No Comment. Kalau urusan itu no comment,” kata Alue kepada awak media.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang ditemui awak media mengatakan keduanya saat itu diprediksi sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota.
"Ya mungkin pas ke luar kota," ungkap Jokowi di Djakarta Theater, Selasa (31/01/2023) malam.
Jokowi menjelaskan ketidakhadiran keduanya karena rapat hanya membahas operasional lapangan terkait beras.
"Oh yang langsung operasional lapangan memang operasional lapangan mengenai operasi pasar. Operasi pasar ya urusannya kan Bulog," jelas Jokowi.(*)
Aep
0 KomentarALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
ASOSIASI Serikat Pekerja Indonesia memberikan tanggapan atas pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB