JuaraNews Bandung - Menyikapi beredarnya dokumen kronologis dan surat pengunduran diri salah satu Bacaleg yang merupakan pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Barat di media massa beberapa hari ini.

DPD Partai Demokrat Jawa Barat melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Andi Zabidi menyatakan 7 pernyataan sikapnya.

Pertama, Proses pencalegan telah dilakukan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat.

Kedua, Partai Demokrat sebagai partai terbuka tidak hanya mengusulkan Bacaleg dari internal pengurus dan kader saja tetapi juga dari unsur-unsur tokoh masyarakat.

Ketiga, Tidak benar jika ada informasi yang mengatakan bahwa setiap Bacaleg dimintai sejumlah uang untuk penentuan nomor urut. 

Keempat, Semua Bacaleg sebelumnya telah mengisi formulir yang berisi kesiapan  menerima keputusan tentang penyusunan nomor urut.

Kelima, Terkait sumbangan dana Bacaleg untuk pembiayaan saksi bersifat sukarela tanpa paksaan.

Keenam, Penentuan nomor urut bagi Bacaleg didasarkan kepada sejumlah kriteria objektif meliputi pembobotan dedikasi, rekam jejak kinerja, integritas moral, daya intelektual, dan komitmen perjuangan.

Ketujuh, Keputusan akhir penyusunan nomor urut Bacaleg merupakan kewenangan DPP.

"Demikian pernyataan pers ini agar dapat dikutip secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi publik," kata Andi Zabidi, Selasa (9/5/2023). (*)

bas