Saeful Bachri:Anak Adalah Amanah, Perlu Dilindungi
- 1 Desember 2024 | 09:32:00 WIB
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar meminta dukungan ke DPD RI Jabar untuk membantu mencabut moratorium pemekaran daerah ke pemerintah pusat.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa mengatakan Jabar secara resmi telah mengajukan 8 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) ke pemerintah pusat. Akan tetapi masih tertahan karena imbas berlakunya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.
“Saat ini pengajuan masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, kami meminta dukungan senator atau DPD RI Provinsi Jabar untuk bisa mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah parsial, supaya pengajuan dari Provinsi Jabar bisa terealisasi,” ucap Buky menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (4/11/2024).
Dibandingkan dengan daerah lain tambah Buky Wibawa, persyaratan pengajuan CDOB Provinsi Jabar sudah memenuhi persyaratan dibandingkan dengan daerah lain.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Jabar Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati, pihaknya meminta DPD RI Provinsi Jabar bisa mendorong pencabutan moratorium, khususnya pencabutan moratorium secara parsial khusus untuk Jabar.
“Kalau tak bisa cabut moratorium pemekaran daerah secara nasional. Ya, kami minta tolong DPD RI Provinsi Jabar dorong buka secara parsial. Kita akan berikirim surat terkait hal ini kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Pada tempat yang sama, Anggota Komite I DPD RI Provinsi Jabar Aanya Rina Casmayanti berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi yang sudah disampaikan DPRD Jawa Barat kepada pemerintah pusat.
“Hal yang pasti kami akan berkolaborasi dan bersinergi dengan DPRD Jawa Barat. Semua aspirasi akan disampaikan kepada skateholder terkait,” katanya.
Selain pencabutan Moratorium pemekaran daerah, pada pertemuan tersebut juga membahas banyak hal, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sampai masalah keuangan dan isu-isu strategis lainnya di Jabar.
Dalam kunjungan kerja tersebut hadir Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga, mewakili Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Tuti Turimayanti, mewakili Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat Tobias Ginanjar Sayidina, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati, Anggota Komisi III dari Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Tia Fitriani dan Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldy D. Priambodo.
Dari DPD RI Provinsi Jabar turut hadir Anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah Agita Nurfianti, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat Herman Hermawan beserta jajaran. (*)
bas
0 KomentarALUMNI Cipayung Plus menyerukan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada Selengkapnya..
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga Selengkapnya..
KOMISARIS PT Persib Bandung Bermartabat H. Umuh Muchtar berikan kaos Jersey Persib di Lembur Pakuan Subang kediaman rumah Dedi Selengkapnya..
PEMPROV Jabar mengantisipasi terjadinya potensi bencana saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Selengkapnya..
ASOSIASI Serikat Pekerja Indonesia memberikan tanggapan atas pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB