JuaraNews, BANDUNG – Politisi Fraksi Golkar yang juga Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Kuanadi, mengaku kesulitan engatasi masalah pertambangan illegal di daerah ini. Salah satu kendalanya, terkait data pertambangan itu sendiri.

“Kalau pertambangan ilegal begini, kita baru dua tahun sekarang. Kewenangan itu di kasih ke provinsi, yang sudah-sudah kan sama kabupaten/kota. Nah sekarang kita mendapatkan kesulitan , terutama data yang lama itu belum dikasih ke kita,” katanya kepada JuaraNews di Bandung. Sabtu (20/06/20).

Dia menyayangkan, meskipun data tersebut ada yang sudah diberikan kepada Komisi IV DPRD Jabar. Namun validitas data tersebut masih dipertanyakan.

“Kadang kala kabupaten/kota itu gak ngasih ke kita data yang sebenarnya, ijzn yang sudah dikeluarkan berapa, perusahaan apa saja. kita enggak tahu tuh. Kalau kita telusuri satu-satu kan sulit , Jawa Barat ini luas sekali kan, “ ujar dia.

” Saat ini dinas ESDM sedang melacak terus  dan sedang mengondisikan, karena kendalanya dari kabupaten/kota komunikasinya agak kurang bagus, kabupaten/kota gak mau ngasih ke kita. Kalau dia ngasih aja data yang lama ke kita, udah selesai (permasalahannya), “ tegas Kusnadi. (*)

Oleh: alvian hamzah / ayi