Ditahan Port, Peluang Persib ke 16 Besar Masih Ada
- 28 November 2024 | 23:10:00 WIB
PELUANG Persib melaju ke babak 16 Besar ACL 2 2024-2025, mengecil setelah bermain imbang 2-2 dengan Port FC pada matchday 5, Kamis (28/11/2024) malam.
PELUANG Persib melaju ke babak 16 Besar ACL 2 2024-2025, mengecil setelah bermain imbang 2-2 dengan Port FC pada matchday 5, Kamis (28/11/2024) malam.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Tiga organisasi kemasyarakatan (Ormas) pendiri Partai Golkar atau yang dikenal dengan sebutan Trikarya menyatakan menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP). Pernyataan sikap itu telah disampaikan melalui surat yang disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar , pekan lalu.
Tri Karya merupakan tiga organisasi pendiri partai Golkar, yakni SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, dan Kosgoro 1957. Surat ditandatangani ketiga organisasi tersebut, yakni Phinera Wijaya (Kosgoro 1957) Yod Mintaraga (Soksi) dan Rahmat Sulaeman (MKGR).
Ketua DPK Kosgoro 1957 Phinera Wijaya mengatakan, pihaknya telah menyerahkan surat pernyataan Tri Karya pada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menghentikan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
"Penyerahan Surat Pernyataan Tri Karya (Soksi, MKGR, Kosgoro 1957) yang meminta kepada Ketum DPP PG agar proses pembahasan RUU HIP di DPR RI dihentikan, dicabut, dan dibatalkan," kata Phinera Wijaya dalam pernyataannya kepada wartawan di Bandung, Selasa (30/6/2020).
Ia mengatakan, pernyataan sikap itu merupakan aspirasi masyarakat yang resah dengan adanya pembahasan RUU HIP itu. "Masyarakat dan ulama sudah turun ke jalan, itu jadi salah satu bukti kuat bahwa mereka menolak pembahasan RUU HIP dan meminta untuk dihentikan dan dicabut," jelasnya.
Sementara itu, secara terpisah Ketua MKGR Jawa Barat Rahmat Sulaeman mengatakan, Tri Karya Propinsi Jawa Barat telah menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan Trikarya Pusat , Kosgoro 1957, SOKSI dan MKGR menolak pembahasan RUU HIP yang disampaikan untuk kepersiden melalui Ketua Umum Partai Golkar.
"Mana mungkin Partai Golkar mendukung yang disinyalir akan membangkitkan organisasi terlarang di Indonesia, yaitu PKI. Sedang kehadiran Partai Golkar di muka bumi Indonesia ini Karena kebutuhan bangsa dan rakyatnya untuk menghalau Gerakan PKI," kata Rahmat Sulaeman.
Karena itu, lanjut Ketua Soksi Jabar Yod Mintaraga, jika ada kabar yang mengatakan Partai Golkar mendukung RUU HIP jelas itu adalah hoaks alias berita bohong.
"Tak benar kabar itu. Itu jelas hoaks. Kami sudah menyatakan sikap menolak pembahasan RUU HIP. Dan Partai Golkar sendiri sudah menyatakan menolak pembahasan RUU itu," kata Yod Mintaraga.
Yod meminta semua pihak dan media untuk meluruskan pemberitaan hoaks yang dianggapnya merugikan Partai Golkar. "Kami sudah menyampaikan sikap kami kepada presiden melalui Ketua Umum Partai Golkar. Kita menolak RUU HIP," pungkasnya. (*)
ude
0 KomentarBEY Machmudin melantik Asep Sukmama sebagai Pj Wali Kota Tasikmalaya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024). Selengkapnya..
KETUA KPU Jabar, Ummi Wahyuni memastikan tidak ada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Selengkapnya..
SEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Pilkada.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB