JuaraNews, Jakarta - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Herzaky Mahendra Putra mengungkap sepak terjang Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berusaha memengaruhi Partai Demokrat sejak masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Menurut Herzaky, konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat saat ini, dimulai dari ambisi Moeldoko yang ingin sekali menjadi Presiden.

“KSP Moeldoko adalah seorang petualang politik, sejak beliau melakukan Operasi Sajadah ketika menjadi Pangdam III/Siliwangi. Lalu dimasukan kotak menjadi Wagub Lemhannas," kata Herzaky dalam konferensi pers dengan tema 'Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat vs Moeldoko Berkoalisi dengan Yusril' di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021).

Dia mengungkapkan, Moeldoko telah berambisi menjadi Calon Presiden Partai Demokrat pada 2014. Kala itu, ada seorang pengusaha nasional menghadap dan meminta restu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Partai Demokrat mengusung Moeldoko sebagai calon presiden. Moeldoko sendiri saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI.

Kemudian pada Mei 2015, pagi-pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI, Moeldoko datang ke Cikeas. Padahal, kata Herzaky, hari itu SBY akan berangkat ke Surabaya untuk melakukan Kongres Partai Demokrat. SBY berpikir, tentulah ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak atau darurat, seorang Panglima TNI aktif dengan seragam dinas, menghadap seorang mantan Presiden. Namun, ternyata pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga.

“Moeldoko hanya mengatakan, 'Pak, tolong kalau bapak terpilih lagi sebagai ketua umum, agar bapak mengangkat Marzuki Alie sebagai sekjennya'. Pak SBY marah. Beliau marah, bukan saja karena Moeldoko yang adalah Panglima TNI aktif telah melanggar konstitusi dan undang-undang dengan melakukan politik praktis dan intervensi, tetapi beliau juga marah karena sebagai salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI. Pak SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum," papar Herzaky.

Herzaky pun menyebut Moeldoko berambisi menjadi ketua umum partai politik sejak pensiun dari TNI. Bahkan Moeldoko pernah meminta restu SBY untuk memuluskan keinginannya tersebut.

"Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko datang lagi ke Cikeas. Meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau mempersilakan. Kalau soal jabatan ketua umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres," kata Herzaky.

Tak puas sampai di situ, kata Herzaky, Moeldoko berupaya menjadi pengurus partai lainnya seusai pensiun sebagai jenderal TNI atau sudah memasuki masa purnawirawan.

"Tak puas dengan jawaban itu, KSP Moeldoko berusaha untuk menjadi ketua umum pada partai-partai lainnya. Bahkan, salah satu mantan Wakil Presiden bercerita, beliau didatangi oleh KSP Moeldoko dan meminta dukungan untuk KSP Moeldoko bisa menjadi ketua umum di salah satu partai politik. Lagi-lagi mantan wakil presiden ini juga menolaknya halus. Beliau katakan, untuk menjadi ketua umum itu ada mekanismenya melalui Kongres," bebernya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu AHY ini pun meragukan kemampuan berpolitik dari Moeldoko.

"Memang soal kemampuan politik praktis, KSP Moeldoko ini agak diragukan kapasitasnya. Jangankan menjadi ketua umum partai politik, menjadi Ketua Umum PSSI saja kalah. Buktinya, beliau dikalahkan oleh junior 4 tahun di bawahnya, yakni Pak Edy Rahmayadi, yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara," pungkas Herzaky.

Menyikapi keterangan pers Partai Demokrat, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, H Zulkifly Chaniago meminta Moeldoko harus bisa menjaga marwah Istana. Terlebih sebagai staf Presiden, Moeldoko harus bisa menjaga etika politik yang beradab.

“Rakyat mengikuti terus perkembangan berita dan perilaku ambisius KSP Mieldoko yang sudah jauh dari norma, etika, dan kesantunan peradaban. Mau dibawa kemana kita oleh KSP Moeldoko? yang secara langsung ataupun tidak langsung menjatuhkan wibawa Istana,” ujar Zulkifly kepada JuaraNews di Bandung, Minggu (3/10/2021).

Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY saat ini sedang berperkara dengan Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum versi KLB Deliserdang. Sebelumnya, Juru Bicara DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad menyebutkan, upaya yang dilakukan kubu AHY dengan membuat kegaduhan, sebagai tanda kepanikan. Hal tersebut terkait upaya Kuasa Hukum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Yusril Ihza Mahendra yang sedang mengajukan judical review AD/ART Partai Demokrat 2020.

Menurut Rahmad, bagi kubu Partai Demokrat KLB Deli Serdang, JR tersebut untuk membuktikan bahwa AD/ART Demokrat 2020 telah mengangkangi UU Partai Politik dan membuktikan pelaku utama pembegal partai itu adalah mereka yang memanipulasi AD/ART itu sendiri.

"Soal bubarnya DPP AHY dan bubarnya AD/ART Partai Demokrat, kami lihat itu adalah bonus. Oleh karena itu kubu AHY harus serius menghadapi JR jika tidak ingin DPP AHY bubar. Silakan adu bukti dan adu argumentasi di ranah hukum. Tak ada gunanya berpolemik di ranah publik, saat masyarakat sedang fokus pemulihan ekonomi dan menjaga diri dari Covid-19," jelas Rahmad. (*)

den