JuaraNews, Bandung - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi masih terbilang rendah. Hal tersebut berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021.

Data Ditjen Bina Keuangan Daerah menyebutkan terdapat 8 daerah dari 34 provinsi angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan sisinya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen. 

Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah di antaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan daerah-daerah yang realisasi belanjanya masih rendah agar mempercepat realisasi belanjanya. 

Menurut Tito Karnavian, percepatan realisasi APBD adalah satu di antara arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna.

Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Alasannya, kata Mendagri, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat.

Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulasi pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

“Kita tahu lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah serta dari sumber lain yang sesuai dengan Undang-Undang,” ujar Tito Karnavian dikutip JuaraNews dari Tribunjabar.id, Rabu (15/12/2021).

Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian menuturkan terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah.2021

“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan pada akhir tahun, mudah-mudahan itu, silakan digunakan, silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Tito Karnavian akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya. 

Bahkan telah melakukan evaluasi harian, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah. 

Disamping itu, Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut. (*)

bas