Kirmir TPU Cikutra Jebol, 18 Makam Dipindahkan
- 28 November 2024 | 17:57:00 WIB
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
Disciptabintar Kota Bandung telah mengevakuasi 2 Jenazah dan 18 Makam di TPU TPU Cikutra ketempat yang lebih aman.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
Bandung, Juaranews – Kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah beberapa waktu lalu, mengudang protes dari sejumlah kalangan. Mereka menolak keputusan kenaikan harga itu, salahsatunya Bupati Garut.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, menilai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ini sangat memberatkan rakyat. Ia menjelaskan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah tak akan kuat menanggung dampak dari naiknya harga BBM bersubsidi.
Pernyataan itu dilontarkan Bupati Garut, saat dirinya menerima mahasiswa yang berunjuk rasa terkait kenaikan harga BBM. Dia pun menolak apa yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Saya, selaku Bupati Garut, melihat bahwa kenaikan BBM ini akan sangat memberatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Garut, sehingga kami menolak kenaikan BBM yang terdampak terhadap beban masyarakat," kata Rudy di Gedung DPRD Garut, Rabu (7/9/2022).
Dikatakan Rudy, keputusan menolak kebijakan pemerintah pusat ini adalah bagian dari komitmennya bersama DPRD Garut dalam rangka menyikapi kenaikan BBM.
Lebih lanjut, dia pun mengatakan bahwa masyarakat yang kesulitan akibat kenaikan BBM adalah masyarakat yang mau berobat tapi tidak memiliki BPJS.
Untuk menyikapi kejadian ini, dirinya akan segera membuat surat edaran agar masyarakat yang mau berobat tetapi tidak memiliki karti BPJS tetap ditangani.
"Saya akan membuat surat edaran agar mereka tetap ditangani," ujarnya.
Selain itu, Rudy juga meminta kepada warga yang saat ini tidak mendapatkan bantuan dari program BLT (bantuan langsung tunai) atau PKH (program keluarga harapan) untuk segera melapor.
"Boleh lapor ke kepala desa boleh lapor ke Bhabinkamtibmas boleh lapor ke Babinsa, kita akan segera menyelesaikan untuk mendapatkan penanganan," ujarnya.
Aep
0 KomentarSEBANYAK 6 petugas TPS di Jawa Barat meninggal dunia saat bertugas pada pemungutan suara pilkada serentak 2024, Rabu Selengkapnya..
PENGAMAT memaparkan kunci kemenangan paslon nomor 4, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan di Pilgub Jabar berdasarkan quick Selengkapnya..
BAKESBANGPOL Jawa Barat belum mendapatkan laporan adanya kisruh terkait jalannya pemungutan suara pilkada serentak Selengkapnya..
PARTAI Buruh sebagai partai baru pada Pemilu Pilkada 2024 membuktikan politik dilapangan dalam meraih suara Paslon Selengkapnya..
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
JUBIR pasangan Ridho, Ahmad Faisyal menekankan pentingnya seluruh elemen pendukung untuk menjaga dan mengawal suara TPS hingga proses rekapitulasi resmi.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB