JuaraNews, Bandung - Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) menggelar diskusi publik bertajuk Praktik dan Relfeksi Merdeka Belajar di Jawa Barat. Dalam perhelatan itu, terungkap Indonesia yang telah sejak lama mengalami krisis pembelajaran selama bertahun-tahun. Bahkan, kondisi itu semakin memburuk ketika pandemi Covid-19.

“Berdasarkan hasil riset OECD (Organization for Economic Co-Operaton and Development), kualitas hasil belajar kita terbilang rendah,” ungkap Tenaga Ahli Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Jawa Barat, Dwi Joko Widianto, membuka sesi diskusi Jumat (23/12/2022), siang.

Lebih lanjut Dwi mengungkap, dalam riset OECD tentang Programme for International Student Assessment (PISA) yang dipublikasika pada 2018 itu, dari sekitar 79 negara yang diteliti, Indonesia rangking literasi Indonesia menduduki peringkat 74. Sedangkan numerasi ranking-73, dan sains ranking-71.

“Hasil Asesmen Kompetenti Minimum (AKM) 2021, satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi, begitu juga 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi numerasi,” papar Dwi.

Persoalan lain yang mengindikasikan krisis pembelajaran adalah tingkat kebekerjaan lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang cukup rendah.

“Dari hasil survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPS disebutkan sejak 2017 hingga 2019 tingkat keberkerjaan lulusan perguruan tinggi vokasi berada di bawah 50%, sedangkan perguruan tinggi akademik tidak mencapai 75%, Hal ini mengakibatkan empat dari lima perusahaan sulit mendapatkan lulusan yang siap kerja,” ungkapnya.

Dwi menambahkan, memasuki Pandemi Covid-19, kondisi ini menjadi semakin parah. Riset Bank Dunia 2021 menyebutkan pandemi mengakibatkan waktu belajar efektif berkurang dan learning loss semakin besar. Hal ini mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Kurikulum Merdeka, Sebuah Jawaban

Bagi Dwi, konsep merdeka belajar yang digulirkan kemendikbudristek saat ini pada dasarnya merupakan sebuah paket perubahan yang melingkupi segala lini yang hendak dituntaskan.

“Merdeka belajar merupakan ‘obat’ yang diharapkan dapat menyembuhkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Ini sudah baik,” ungkap Dwi.

Namun, saking banyaknya ‘obat’ yang harus diminum dalam satu waktu, lanjut Dwi, hal ini menimbulkan kelambanan pada upaya pemulihan krisis yang terjadi. Kelambanan itu disebabkan oleh akseptabilitas Daerah terhadap Program Prioritas Kemendikbudristek yang cenderung Rendah, adanya krisis guru dan tenaga kependidikan, adanya perbedaan pemikiran antara menteri dan aparatnya, serta kredivilitas flatform merdeka belajar yang digulirkan kemendikbudristek.

Dengan begitu Dwi merekomendasikan sejumlah langkah dalam penerapan program merdeka belajar itu baik yang bersifat strategis ataupun taktis.

“Dalam tataran strategis, program merdeka belajar harus menjadi program priritas nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Staff Ahli Mensesneg Bidang Polhankam, Dadan Wildan menyebut, untuk menyelesaikan masalah krisis pembelajaran ini kurikulum merdeka yang digulirkan Kemendikbudristek memiliki berbagai keunggulan.

“Keunggulan dari kurikulum merdeka antara lain kurikulum lebih sederhana dan mendalam,” ungkap Dadan.

Pada kurikulum ini, tambah Dadan, focus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didi pada fasenya. Hal ini akan menjadikan proses belajar lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan.

“Kurikulum ini lebih merdeka, dimana peserta didik dapat memilih mata pembelajaran sesuai minat dan bakatnya,” kata Dadan dalam sesi diskusi yang digelar di Sekretariat IKA UPI tersebut.

Dalam pembelajaran, kata Dadan guru akan mengajar sesuai tahapan pencapaian dan perkembangan peserta didik. Adapun sekolah, akan mendapatkan kewenangan dalam mengembangkan serta mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didinya sendiri.

Lebih lanjut Dadan menyebut, bahwa kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang relevan dan interaktif.

“Pembelajaran melalui kegiatan proyek dalam kurikulum merdeka memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu actual untuk mendukung pengemangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila,” papar Dadan yang juga merupakan Wakil Ketua IKA UPI ini.(*)

Aep