JuaraNews Bandung - Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan mengatakan pentingnya pemerintah membuat ketersedian pangan untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya inflasi, menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurutnya, ketersedian pangan mampu untuk menstabilkan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mengantisipasinya.

" Pemerintah daerah wajib hadir dalam memastikan ketersedian stok pangan untuk masyarakat," ucap Dadung sapaan akrabnya.

Untuk itu, kini Jawa Barat, telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi (PDP).  menjelaskan, secara umum latar belakang Perda PDP bermula dari persoalan kelangkaan persediaan stok.

"Selain itu untuk mengatur disparitas harga, dan fluktuasi harga barang, khususnya bahan pokok," kata Dadang, yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi Gerindra

Sebab menurut Dadang, selain menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, hal tersebut  perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Salah satu kelangkaan stok pangan disebabkan oleh manajemen logistik yang buruk.  Sehingga dengan adanya PDP ini, diharapkan bisa meminimalisir permasalahan stok pangan, yang kerap terjadi," katanya.

PDP tersebut merupakan payung hukum, yang bertujuan untuk mengendalikan harga, serta meminimalisir terjadinya inflasi di Jawa Barat. (*)

bas