Seperti Sedang Perang, Kita Bertempur Melawan Pasukan Virus Covid-19
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
KASUS dugaan penyalahgunaan lahan Kebun Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD) kini memasuki babak baru.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Sekretariat DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Jambi. Kunjungan kerja tersebut terkait studi banding kode etik dan tata beracara.
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Iman Tohidin bersama pejabat struktural Sekretariat DPRD Jawa Barat lainnya di Ruang BK DPRD Jawa Barat.
“Kami (Sekretariat DPRD Jawa Barat) menerima kunjungan kerja BK DPRD Provinsi Jambi. Saya mengucapkan terima kasih kepada BK DPRD Provinsi Jambi atas kedatangannya. Kami sangat terbuka untuk berbagi informasi terkait kode etik dan tata beracara BK di DPRD Jawa Barat,” jelas Iman Tohidin, Bandung, Jumat (3/11/2023) lalu.
Lebih lanjut Iman Tohidin mengatakan, selama pertemuan tadi, kode etik dibahas secara mendetail salah satunya soal independensi implementasi dari kode etik tersebut, khususnya soal sanksi yang diterapkan Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat. Termasuk soal alur penerapan sanksi tersebut.
“Iya tadi (selama pertemuan) selain menanyakan tata beracara. DPRD Provinsi Jambi menanyakan juga soal kode etik, atau sanksi yang diterapkan disini (DPRD Jawa Barat,” kata Iman Tohidin.
Untuk mekanisme, sebelumnya BK DPRD Jawa Barat akan berkoordinasi dengan para ketua fraksi di DPRD Jawa Barat. Tingkatan pelanggaran pun terdapat 3 level yakni, pelanggaran ringan, sedang dan berat.
“Tahapan untuk pemberian sanksi kita lakukan komunikasi dan koordinasi dahulu dengan pihak-pihak terlibat. Kalau memang pelanggaran yang dilakukan sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. BK DPRD Jawa Barat bisa berkoordinasi dengan APH,” ucapnya.
Disamping itu tambah Iman Tohidin, dalam pertemuan tersebut pihaknya pun menyampaikan terkait tugas dan fungsi pokok dari BK DPRD Jawa Barat. Kemudian disinggung pula soal inovasi yang
sudah dilahirkan DPRD Jawa Barat yakni, Anugerah BK Award yang menjadi pelopor provinsi lain. Inovasi ini muncul dengan latar belakang untuk meningkatkan kinerja anggota dewan.
“Kami menginformasikan juga soal salah satu inovasi DPRD Jawa Barat, Anugerah BK Award. Sudah 3 tahun ini kami melaksanakan Anugerahnya BK Award,” tegas Iman Tohidin. (*)
bas
0 KomentarSEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat atau GERAK Selengkapnya..
Komisi V DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jabar menerima kunjungan kerja dari Badan Musyawarah dan Bapemperda DPRD Kalimantan Selatan. Selengkapnya..
KOMISI II DPRD Jawa Barat mengapresiasi rangkaian penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan wisatawan ke DIY. Selengkapnya..
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.