JuaraNews Bandung - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan pelaksanaan PPDB di Jawa Barat selalu mengalami berbagai permasalah setiap tahunya.

Semisal, Pada 2023 kemarin adanya permasalahan seperti alamat palsu, masih banyak penyimpangan, pungutan-pungutan, jual beli kursi, nitip siswa dan lain-lain. 

Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menginginkan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka, tidak ada titipan, adil dan tegas.

Maka dari itu, Gus Ahad sapaan Abdul Hadi yakin ucapan Pj Gubernur Bey Machmudin tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat dan instansi di Jawa Barat.

“Alhamdulillah ada semangat besar pak Pj Gubernur (Bey Machmudin), karena beliau tidak punya latar belakang masalah dan ingin meninggalkan memori yang baik maka beliau dengan sangat berani melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” kata Gus Ahad, Kamis (9/5/2024).

Iapun mengapresiasi adanya penandatangan pakta integritas yang dilakukan saat kick off PPDB 2024 sebagai upaya untuk menghindari praktik curang baik dari panitia maupun instansi di Jawa Barat.

Dengan adanya penandatangan pakta integritas tersebut, praktik curang ‘titip siswa’ tidak terjadi lagi pada PPDB yang akan di buka pada 3 Juni mendatang.

“Ketika pak gubernur mengajak para forkopimda untuk membuat pernyataan ini berarti penyebaran itu kita harapkan tidak terjadi di 2024, ini terobosan besar. Sementara inikan penyakit kemarin-kemari selalu titipan,” tandas Gus Ahad. (*)

bas