JuaraNews, Bandung - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Bandung Raya menggelar unjuk rasa memeringati 1 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Ma’ruf Amin, Selasa (20/10/2020).

Aksi unjuk rasa yang juga ditujukan untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja tersebut digelar di 3 lokasi strategis di Kota Bandung. Ketiga tempat yang menjadi lokasi aksi, yakni Gedung Merdeka dj Jalan Asia Afrika yang merupakan tempat digelarnya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu. Lokasi kedua yakni kantor pemerintah Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Dan lokasi ketika di Gedung DPRD Jabar yang juga berada di Jalan Dipongeoro, tempat berkantornya para wakil rakyat Jabar dari 27 kabupaten/kota.

Di Gedung Merdeka, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah spanduk bernada kecaman pemerintah serta keranda hitam bertuliskan ‘DPR WAFAT!’ yang diletakkan di tengah lingkaran para peserta aksi.

Koordinator aksi Ilyas Ali Husni mengatakan, selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, pemerintah mulai bersikap otoriter kepada rakyatnya, di mana upaya pembungkapan hak sipil terus terjadi di setiap penjuru negeri.

"Pemerintah sudah tidak mau lagi mendengar apa yang dikeluhkan rakyat, sudah tidak mau lagi memperhatikan nasib rakyat, dan sudah tidak menganggap lagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibanding pemerintah. Hal itu, terbukti, dengan tetap disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang jelas-jelas merugikan nasib buruh/pekerja dan masyarakat kecil lainnya," ujar Ilyas dalam orasinya.

Dalam aksinya, selain pemindahan lokasi, massa pun melakukan hal yang berbeda yaitu, secara serempak membuka jas almamater yang menjadi identitas perguruan tinggi masing-masing. Hal ini sebagai bentuk kebersamaan dan dengan tujuan aksi yang sama, yakni menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

"Hari ini, 20 Oktober 2020 adalah aksi lanjutan kami perihal penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kini mahasiswa kembali melakukan aksi di jalan dengan slogan 'pembangkangan sipil berskala besar," tandas Ilyas.

Dia mengatakan, aksi kali ini,  diikuti lebih dari 100 mahasiswa dari 20 universitas di Kota Bandung. Selain itu, aksi juga melibatkan kalangan pelajar dan kaum buruh.

"Gerakan hari ini bukan hanya diikuti oleh kalangan mahasiswa, tapi juga pelajar, buruh dan unsur masyarakat lainnya. Sebab, gerakan ini kolektif untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, termasuk menolak dilakukannya penempuhan jalur judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai sarana penyampaian aspirasi ketidaksepakatakan. Karena kami menilai bahwa JR itu merupakan upaya mereduksi gejolak penolakan masyarakat dan hilangnya indepedensi pemerintah," ucapnya.

Ilyas menegaskan, aksi unjuk rasa akan terus digelar pihaknya, meskipun aski nasional yang di lakukan BEM Seluruh Indonesia di Jakarta hanya akan berlangsung selama tiga hari ke depan. "Kami memang tidak menentukan akan berapa lama aksi ini dilakukan," katanya.

Sementara itu, aksi unjuk raa juga digelar ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Jabar. Mereka mengkritisi kepemimpinan Jokowi-Maruf yang dinilai belum membuat perubahan bangsa secara signifikan ke arah yang lebih baik.

Mereka pun mengkritisi pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dan buruh secara lebih luas dalam membahas UU Cipta Kerja. Karena itu, mereka menentang pengesahan Omnibus Law tersebut.

Sebelumnya, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Eksplorasi Makna (Kema) Universitas Padjadjaran (Unpad) berunjuk rasa di depan Gedung Sate.

"BEM Kema Unpad dan teman-teman mahasiswa Unpad tujuannya melanjutkan api perjuangan soal penolakan Omnibus Law yang sudah bergejolak sejak awal tahun yang tak digubris pemerintah," ujar Koordinator lapangan aksi, Rizal Ilham Pratama.

Rizal pun mengungkapkan, selama 1 tahun masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, banyak janji kampanye yang belum juga ditepati. BEM Kema Unpad pun kembali mengingatkan agar janji-janji tersebut segera ditepati.

"Apalagi hari ini adalah peringatan satu tahunnya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini menandakan satu tahun yang penuh derita bagi rakyat, saat masa kampanye hanya menjadi janji. Aksi ini bukan jalan satu-satunya, suara yang kita lantangkan di media dan forum diskusi tak digubris," tuturnya.

Pihaknya pun menyesalkan DPR dan Pemerintah yang tidak fokus dalam menghadapi pandemi Covid-19. Seharusnya, kata dia, pemerintah tidak memaksa masyarakat berkerumun berunjuk rasa yang menentang kebijakan-kebijakan tidak prorakyat.

"Apalagi hari ini adalah peringatan satu tahunnya Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ini menandakan satu tahun yang penuh derita bagi rakyat, saat masa kampanye hanya menjadi janji. Aksi ini bukan jalan satu-satunya, suara yang kita lantangkan di media dan forum diskusi tak digubris," tuturnya. (*)

Oleh: JuaraNews / jar