Saeful Bachri:Anak Adalah Amanah, Perlu Dilindungi
- 1 Desember 2024 | 09:32:00 WIB
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
SAEFUL Bachri melaksanakan Sosialisasi Perda no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat Zulkifli Chaniago meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan kebutuhan pangan di tengah kebijakan penerapan PPKM Darurat.
Pasalnya, saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pangan lantaran aktivitas yang dibatasi oleh pemerintah.
"Dalam pelaksanaan PPKM Darurat seperti ini kehidupan menjadi semakin sulit, namun kita harus sepakati kebijakan yang diambil pimpinan daerah," katanya kepada JuaraNews, Selasa (13/7/2021).
Kendati demikian, lanjut Zulkifli, dalam mengambil setiap kebijakan harus melalui prosedur yang telah ditentukan.
Ia mengingatkan, jangan sampai mengambil kebijakan yang mengundang kontroversi.
"Kalau menyangkut kebijakan harus ada prosedur, kita sepakat jika ada kebijakan tapi jangan sampai menimbulkan kontroversi," ucapnya.
Selain itu, Zulkifli juga meminta pemerintah agar tidak berfokus pada penanganan penyakitnya saja, namun kebutuhan dan ketahanan pangan juga harus diperhatikan.
"Ada hal-hal lain yang tidak boleh dikesampingkan, yakni ketahanan pangan," ujarnya.
"Pemerintah daerah juga jangan sampai mengesampingkan masalah kesehatan dan pangan yang harus teratasi dan terawasi dengan baik," tegasnya.
Menurutnya, masalah pangan tidak kalah penting dan harus diperhatikan. Pasalnya, penanganan pandemi harus betul-betul total dan tidak boleh sepotong-potong karena berkaitan dengan berbagai masalah lain.
"Jadi ambil kebijakan yang betul-betul pas, dan jangan sampai muncul masalah baru," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat mengambil kebijakan untuk menunda 11 proyek infrastruktur dengan anggaran Rp140 miliar demi memprioritaskan penanganan COVID-19.
Jumlah tersebut akan dialihkan untuk subsidi gratis berupa obat-obatan pasien isolasi mandiri (Isoman) warga yang terkena COVID-19. (*)
Oleh: satria negara / stn
0 KomentarYomanius Untung menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar nota pengantar gubernur tentang Rapeda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Selengkapnya..
WAKIL Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh mengatakan Perda Trantibumlinmas hadir untuk melindungi rasa aman masyarakat Selengkapnya..
PERDA Perlindungan Anak lahir sebagai wujud kepedulian pemerintah dan legislatif yang menjadi payung hukum dalam mengawal perlindungan Selengkapnya..
ANGGOTA DPRD Jabar dari Fraksi PKB Johan J Anwari melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah (perda) provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun Selengkapnya..
WAKIL Ketua Komisi IV DPRD Jabar Cucu Sugyati berharap program listrik desa di Jabar berjalan dengan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PEMUNGUTAN suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada Rabu (27/11/2024) lalu, dan hitung cepat atau quick count telah dirilis sejumlah lembaga survei.
KETUA DPP PSI Furqan AMC mengapresiasi sekaligus mendukung Wapres yang meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB